ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Fitriyanto, S.Sy / ES-16015

Di Presentasikan Pada hari Rabu,  25 Oktober  2017

Di STAIN KUDUS

A.      PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim, ketika harta kekayaan obyek zakat yang dimilikinya sudah mencapai nisab dan haul. Hal tersebut juga menjadi salah satu aturan dalam rukun islam. Pengaturan mengenai zakat dapat dijumpai dalam Alquran dan hadis, kemudian  secara teknis diatur lebih lanjut dalam kaidah-kaidah fikih. Konsepsi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk regulasi maupun kebijakan-kebijakan pemerintah maupun institusi zakat bentukan sipil di suatu negara. Indonesia misalnya, positivisasi ketentuan zakat ke dalam peraturan perundangundangan dilakukan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Masuknya zakat ke dalam ranah hukum positif di Indonesia, menandai era baru pemberdayaan pranata keagamaan untuk kesejahteraan sosial. Di negara-negara common law, undang-undang amal sosial (charity law) telah ratusan tahun menjadi kerangka referensi yang menghubungkan aktivitas amal sosial ke arah pengentasan kemiskinan khususnya dan isu-isu inklusi sosial umumnya. Charity law secara eksplisit dibebankan tugas untuk memenuhi kebutuhan kelompok sosial yang lemah.

B.       ANALISIS UU NO 23 TAHUN 2011 BERDASARKAN ANATOMINYA

Anatomi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdiri dari 11 bab dan 47 pasal. Adapun subtansi undang-undang yang mulai diundangkan sejak tanggal 25 November 2011 tersebut adalah sebagai berikut:

1.      Bab I, berisi mengenai ketentuan umum yang terdiri dari 4 pasal (pasal 1-4), yang mendefinisikan tentang beberapa peristilahan terkait pengelolaan zakat, asas-asas dan tujuan pengelolaan zakat, jenis-jenis zakat, serta prinsip Tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat.

Hasil Analisis

a.       Subjek Zakat adalah orang dan badan usaha (Pasal 1 ayat 5) ”Muzakki adalah seorang muslim atau badah usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.  Ini artinya yang terkena wajib zakat bukanlah perseorangan melainkan juga badan usaha, karena di dalam badan usaha terdapat sekolompok pemilik saham yang wajib membayar zakat melalui badan usaha yang didirikannya.

b.      Pembaharuan Objek Zakat (Pasal 4 ayat 2) ; berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, Pada UU No. 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah a. emas, perak dan uang; b. perdagangan dan perusahaan; c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan; d. Hasil pertambangan; e. Hasil peternakan; f. Hasil pendapatan dan jasa; g. Tikaz. Sedangkan pembaharuan Objek zakat dalam UU No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat bahwa pada pasal 4 ayat (2) yang termasuk zakat mal adalah a. emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. uang dan surat berharga lainnya; c. perniagaan; d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e. peternakan dan perikanan f. pertambangan; g. perindustrian; h. pendapatan dan jasa; dan i. rikaz. Ada pembaharuan yang mengikuti profesi perkembangan zaman, sehingga logam mulia dan surat berharga serta hasil kehutanan menjadi objek zakat.

2.      Bab II, berisi tentang kelembagaan pengelola zakat, terdiri dari 16 pasal (pasal 5-20), mengatur tentang kelembagaan dan tata kerja organisasi serta keanggotaan BAZNAS Pusat, maupun Propinsi dan Kabupaten/Kota beserta tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan zakat, juga ketentuan tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai perpanjangan tangan BAZNAS pada instansi pemerintah maupun swasta, pengaturan tentang organisasi Lembaga Amil Zakat, mekanisme perizinan, pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ kepada BAZNAS.

Hasil Analisis

a.       Hak Otoritas Pemungut zakat Adalah Pemerintah (Pasal 6) ”BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”  ini di dasarkan pada Alquran QS. al-Taubah/9: 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At Taubah Ayat 103)

Secara historis, perintah untuk mengambil zakat sesuai dengan ayat diatas adalah ditujukan kepada Rasulullah dimana pada masa itu beliau adalah seorang kepala pemerintahan, sehingga hal tersebut menjadi dasar pula otoritas pemerintah sebagai pemungut zakat.

Bahkan karena otoritas pemerintah atas pungutan zakat menjadi mutlak, dalam pasal selanjutnya ditekankan larangan dan sanksi atas otoritas tersebut.

Pasal 38 ”setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa ijin pejabat yang berwenang”

Pasal 41 “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

3.      Bab III, terdiri dari 9 pasal (pasal 21-29) yang mengatur tentang ketentuan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat, termasuk juga diatur di dalamnya tentang pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Hasil Analisis

a.      Zakat Sebagai Pengurang PKP (Pasal 22) “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”. Ini artinya zakat memiliki kekuatan hukum dalam rangka mengurangi beban pembayaran pajak, dengan catatan dapat dibuktikan dengan bukti setoran zakat dari BAZNAS atau LAZ yang merupakan kewajiban mereka sebagai lembaga pemungut zakat untuk memberikan bukti setoran setelah transaksi.

b.      Pendayagunaan zakat tidak selamanya konsumtif (Pasal 27 ayat 1) “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”. Namun untuk melakukan hal tersebut, tetap perlu syarat yaitu setelah kebutuhan mustahik terpenuhi (Pasal 27 ayat 2) “Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi”. Hal ini memberikan asumsi bahwa dalam praktiknya, seorang mustahik bisa saja menerima zakat double secara bersamaan.

c.       BAZNAS tidak hanya mengelola zakat, namun juga mengelola dana selain zakat yaitu, infaq, sedekah dan dana sosial lainya. (Pasal 28 ayat 1).

4.      Bab IV, terdiri dari 4 pasal (pasal 30-33) yang mengatur tentang ketentuan pembiayaan; bagi operasional BAZNAS dapat dianggarkan dari APBN/APBD dan Hak Amil, sedangkan LAZ dapat dibiayai oleh Hak Amil untuk keperluan kegiatan operasional.

5.      Bab V, berisi 1 pasal (pasal 34) yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Agama, Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap BAZNAS dan LAZ di semua tingkatan. Pembinaan yang dimaksud meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

6.      Bab VI, berisi 1 pasal (pasal 35) yang mengatur tentang peran serta masyarakat berupa pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS maupun LAZ. Pembinaan dilakukan dalam bentuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dan pemberian saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ. Sedangkan pengawasan dapat dilakukan masyarakat dalam bentuk akses terhadap informasi pengelolaan zakat dan penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

7.      Bab VII, berisi 1 pasal (pasal 36) yang mengatur mengenai sanksi administratif yang ditujukan kepada setiap lembaga pengelola zakat yang terbukti melakukan pelanggaran, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan atau berupa pencabutan izin operasional.

8.      Bab VIII, terdiri dari 2 pasal (pasal 37-38) berisi ketentuan larangan bagi pengelola zakat terhadap penyalahgunaan dana zakat, infaq dan sedekah maupun dana sosial keagamaan lainnya. Larangan juga ditujukan bagi siapa pun yang bertindak selaku amil zakat dengan mengumpulkan, mendistribusikan atau pun mendayagunakan zakat tanpa seizin pejabat yang berwenang.

9.      Bab IX, terdiri dari 4 pasal (pasal 39-42) yang mengatur tentang ketentuan pidana berupa kurungan penjara ataupun denda bagi setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pendistribusian zakat.

Hasil analisis

a.       Sanksi UU tidak berlaku terhadap Muzakki yang tidak mau membayar zakat. Sanksi Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat hanya diperuntukkan bagi amil atau orang yang bertindak selaku amil yang melakukan penyimpangan atau pun penyelewengan kewenangan atas zakat. (BAB VII Pasal 36 ayat 1 dan 2,  BAB VIII Pasal 37 dan pasal 38, serta BAB IX Pasal 39, 40, 41 dan pasal 42 ayat 1 dan 2). Inilah yang menjadi dasar pernyataan “UU zakat seakan-akan tidak mengikat seperti UU Pajak”.

10.  Bab X, berisi 1 pasal (pasal 43) yang memuat tentang ketentuan peralihan bahwa BAZNAS Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang ini sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan undangundang ini. Demikian pula bagi LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri Agama sebelum diberlakukannya undang-undang ini dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan undang-undang ini, dan wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

11.  Bab XI, terdiri dari 4 pasal (pasal 44-47) berisi mengenai ketentuan penutup yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

C.       KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hasil analisis mengenai Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berdasarkan struktur anatomi undnag-undang tersebut.

1.      Subjek zakat adalah orang dan badan usaha (pasal 1 ayat 5).

2.      Adanya Pembaharuan Objek Zakat (Pasal 4 ayat 2).

3.      Hak Otoritas pemungut zakat adalah pemerintah (Pasal 6).

4.      Zakat sebagai pengurang Pajak atau PKP (Pasal 22).

5.      Pendayagunaan Zakat tidak selamanya konsumtif (Pasal 27 ayat 1)

6.      BAZNAS tidak hanya mengelola zakat, namun dapat mengelola infaq, sedekah dan dana sosial lainya (pasal 28 ayat 1).

7.      Sanksi UU tidak berlaku terhadap Muzakki yang tidak mau membayar zakat (pasal 36 sampai 42)

Berdasarkan kesimpulan diatas perlu dipahami bahwa sebuah analisis terhadap sesuatu merupakan hasil pengujian dengan dasar tertentu atau asumsi yang muncul kemudian, sehingga bisa jadi menghasilkan analisis yang belum tentu benar.  Oleh karena itu perlu adanya diskusi yang lebih komprehensif agar analisis yang disajikan ini menghasilkan sebuah analisis yang dapat di sepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur’anul Karim

Hakim, Budi Rahmat. 2015. Analisis Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum). Syariah : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 (2). 155-166.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wibisono, Yusuf. 2015. Mengelola Zakat Indonesia : Diskursus PENGELOLAAN Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Jakarta : Prenada Media.

KARAKTERISTIK PEMASARAN SYARIAH

 KARAKTERISTIK PEMASARAN SYARIAH 

FATHUR ROHMAN, S.Sy / ES-16002

DI Presentasikan Pada Hari Rabu, 20 September 2017 

di STAIN Kudus

A.    Pendahuluan

Penerapan pemasaran syariah merupakan sebuah keharusan dalam Islam untuk menyempurnakan konsep keislaman yang telah diterapkan dalam lembaga keuangan syariah pada saat ini. Di dalam melaksanakan kegiatan pemasaran tentu lebih dahulu menyusun perencanaan strategis yang disusun memberi arah terhadap kegiatan perusahaan yang menyeluruh harus didukung dengan rencana pelaksanaan yang lebih rinci dalam bidang-bidang kegiatan yang terdapat dalam perusahaan. Disamping itu di dalam kegiatan perdagangan (muamalah), Islam melarang adanya unsur manipulasi atau penipuan. 

Pemasaran adalah salah satu bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam, sepanjang dalam proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang terlarang oleh ketentuan syariah. Pasar bukanlah hal baru dalam Islam. Karena pada zaman dahulu Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang. Islam menganjurkan pada umatnya dalam memasarkan atau mempromosikan produk dan menetapkan harga tidak boleh berbohong harus berkata jujur. Oleh sebab itu, salah satu dari karakter berdagang atau karakteristik pemasaran yang terpenting dan diridhoi oleh Allah SWT adalah kebenaran. Sehingga dalam aktivitas perdagangan di era zaman sekarang perlu adanya karakter yang kuat terutama dalam hal pemasaran, dari pemaparan di atas penulis akan membahas tentang tarakter pemasaran, strategi pemasaran serta prinsip-pripsip pemasaran syariah.

B.     Pemasaran

Sebelum menjelaskan definisi atau pengertian pemasaran menurut para ahli, perlu dipahami bahwa pemasaran berhubungan dengan pasar yang selalu berubah-ubah yang disebabkan faktor lingkungan yang berada diluar kontrol perusahaan secara langsung. 

Sebab itu, pemasaran berfungsi meramalkan dan menyesuaikan perubahan dalam perusahaan sendiri, selain itu juga untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen secara menguntungkan.

Pemasaran menjadi aspek penting dalam aktifitas perusahaan. Karena itu harus terus dikembangkan jika perusahaan ingin maju. Definisi atau pengertian pemasaran menurut para ahli dikemukakan berikut ini:

Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan serta untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan (American Marketing Associationdalam Philip Kotler dan Kevin Lenne Keller, 2009:5)

Pemasaran (marketing) adalah proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya (Kotler dan Armstrong, 2008 : 6)

Pemasaran didefinisikan sebagai suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain (Daryanto, 2011 : 1)

Pemasaran merupakan fungsi yang memiliki hubungan paling besar dengan lingkungan eksternal, padahal perusahaan hanya memiliki kendali yang terbatas terhadap lingkungan eksternal (Tjiptono, 2008 : 5)

Pengertian pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai bagi para pelanggan, serta memberikan manfaat bagi organisasi dan para pemangku kepentingan (Tim Marknesis, 2009:1)

Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan (Djaslim Saladin, 2002:1)

Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik bagi pembeli yang ada maupun pembeli potensial (Basu Swastha, 2001:5)

Dari pengertian pemasaran menurut para ahli di atas dapat diambil kesimpulan tentang definisi pemasaran yakni sebagai suatu sistem dari kegiatan bisnis yang saling berhubungan dan ditujukan untuk merencanakan, mendistribusikan dan mempromosikan barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen.

C.     Karakteristik pemasaraan syariah

Menurut Hermawan Kartajaya dan Muhamad Syakir Sula dalam bukunya syariah marketing, mengatakan empat karakteristik pemasaran syariah sebagai berikut; (Mizan, 2006: 28-39)

Pertama, Teistis (Rabbaniyyah)

Kekhasan dari marketing syariah, yang tidak dimiliki dalam marketing konvensional yang kita kenal selama ini adalah sifatnya yang religius (diniyyah). Kondisi ini dapat tercipta tidak karena keterpaksaan, tapi berangkat dari suatu kesadaran akan nilai-nilai religius, yang dipandang penting dan mewarnai aktifitas pemasaran agar tidak terperosok kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Jiwa seorang marketer syariah meyakini bahwa hukum-hukum syariat yang teistis ini adalah hukum yang paling adil, paling sempurna, paling selaras dengan segala bentuk kebaikan, paling dapat mencegah segala bentuk kerusakan, paling mampu mewujudkan kebenaran, memusnahkan kebatilan, dan menyebarluaskan kemaslahatan. Karena merasa cukup akan segala kesempurnaan dan kebaikannya, dia rela melaksanakannya. Dari hati yang paling dalam, seorang marketer syariah meyakini bahwa Allah swt. selalu dekat dan mengawasinya (waskat) ketika dia sedang melaksanakan segala macam bentuk bisnis. Dia pun yakin bahwa Allah swt akan  meminta pertanggung jawaban darinya atas pelaksanaan syariat itu pada hari ketika semua orang dikumpulkan untuk diperlihatkan amal-amalnya (di hari kiamat).

Allah berfirman, dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8

فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ٧  وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ٨

Artinya: 7. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya

8. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula

Seorang marketer syariah akan segera mematuhi hukum-hukum syariah, dalam segala aktivitasnya sebagai seorang marketer. Mulai dari ketika ia melakukan strategi pemasaran, memilah-milah pasar (segmentasi), kemudian memilih pasar mana yang harus ia harus fokus (targeting) dan ketika ia akan menetapkan apa identitas perusahaannya harus senantiasa tertanam dalam benak nasabahnya (positioning).

Kemudian, ketika ia harus menyusun taktik pemasaran, apa yang menjadi keunikan dari perusahannya dibanding perusahaan lain (differentiation), begitu juga dengan marketing mix-nya, dalam mendesign produk, menetapkan harga, penempatan, dan dalam melakukan promosi, senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai religius. Ia harus senantiasa menempatkan kebesaran Allah di atas segala-galanya. Apalagi dalam melakukan proses penjualan yang sering menjadi tempat seribu satu macam kesempatan untuk melakukan kecurangan dan penipuan, kehadiran nilai-nilai religius menjadi sangat penting.

Pemasaran syariah sangat peduli pula dengan nilai. Pemasaran syariah, haruslah memiliki nilai yang lebih tinggi. Ia harus memiliki brand yang lebih baik, karena bisnis syariah adalah bisnis kepercayaan, bisnis berkeadilan, dan bisnis yang tidak ada tipu muslihat didalamnya. Pelayanan merupakan jiwa dalam bisnis syariah, karena itu Rasulullah pernah mengatakan, “saidul kaum khadimuhum”, perusahaan itu adalah pelayan bagi konsumennya. Dan terakhir, dalam hal proses, baik dalam internal proses, yang akan berdampak pada pelayanan kepada konsumen, maupun eksternal proses , seperti proses penyampaian, penyaluran, mudah dijangkau, haruslah menjadi kepeduliaan pemasaran syariah.

Marketer syariah selain tunduk kepada hukum-hukum syariah, ia juga senantiasa menjauhi segala larangan-larangannya dengan sukarela, pasrah, dan nyaman, didorong oleh bisikan dari dalam, bukan paksaan dari luar. Oleh sebab itu, jika suatu saat hawa nafsu menguasai dirinya lalu melakukan pelanggaran terhadap perintah dan larangan syariah. misalnya mengambil uang yang bukan haknya, memberi keterangan palsu, ingkar janji dan sebagainya, maka dia akan merasa berdosa, kemudian segera bertaubat dan mensucikan diri dari penyimpangan yang dilakukan. Ia akan senantiasa memelihara hatinya agar tetap hidup, dan memancarkan cahaya kebaikan dalam segala aktifitas bisnisnya.

Kedua, Etis (Akhlaqiyah)

Sifat ini sebenarnya merupakan turunan dari sifat teistis (robbaniyyah). Dengan demikian pemasaran syariah adalah pemasaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, tidak peduli apapun agamanya. Karena nilai-nilai moral dan etika adalah nilai yang bersifat universal, yang diajarkan oleh semua agama yang diturunkan oleh Allah swt.

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah swt kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baik bagi kesejahteraan bersama Untuk mencapai tujuan suci ini Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya, ( Muhammad Syafi’i Antonio, 1999). Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak (moral, etika), maupun syariah. Dua komponen pertama, aqidah dan Akhlak (moral, etika), bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Sedangkan syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban ummat, yang berbeda-beda sesuai dengan rasulnya masing-masing.

Prinsip bersuci dalam Islam tidak hanya dalam rangkaian ibadah, namun dapat kita temukan juga dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dalam berbisnis, berumah-tangga, bergaul, bekerja, belajar, dan lain-lain. Di semua tempat itu, kita diajarkan bersikap suci. Menjauhkan diri dari dusta, kezaliman, menipu, khianat, dan bahkan sikap bermuka dua (munafik). Itulah sesungguhnya hakikat pola hidup bersih sebagai seorang marketer syariah.

Ketiga, Realistis (al-waqiah)

Pemasaran syariah, bukanlah konsep yang eksklusif, fanatisme, dan rigit. Pemasaran syariah, adalah konsep pemasaran yang sangat-sangat fleksibel sebagaimana keluasan dan keluwesan syariah Islamiyyah yang melandasinya. Marketer syariah bukanlah marketer yang harus pakai jubah, memanjangkan  jenggot, celana panjang di atas mata kaki, dan mengharamkan dasi karena simbol barat. Pemasaran syariah tidak harus demikian, marketer syariah adalah para marketer profesional, dengan penampilan yang bersih, rapi, dan bersahaja, bekerja sangat dengan profesional, dan mengedepankan nilai-nilai religius, keshalehan, aspek moral, dan kejujuran dalam segala aktifitas pemasarannya. Ia tidak kaku, tidak eksklusif, tapi sangat fleksibel dan luwes dalam bersikap dan bergaul. Ia sangat memahami bahwa dalam situasi pergaulan di lingkungan yang sangat heterogen, dengan beragam suku, agama, dan ras, ada ajaran yang diberikan oleh Allah swt dan di contohkan oleh nabi untuk bisa bersikap lebih bersahabat, santun dan simpatik terhadap saudara-saudaranya dari umat lain. Ada sejumlah pedoman dalam prilaku bisnis yang dapat diterapkan kepada siapa saja tanpa melihat suku, agama, dan asal usulnya.

Fleksibilitas atau kelonggaran (al‟afw) sengaja diberikan oleh Allah agar penerapan syariah senantiasa realistis (al-waqiah) dan dapat mengikuti perkembangan zaman, sebagaimana sabda Nabi saw, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 101:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسۡ‍َٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ وَإِن تَسۡ‍َٔلُواْ عَنۡهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلۡقُرۡءَانُ تُبۡدَ لَكُمۡ عَفَا ٱللَّهُ عَنۡهَاۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ١٠١

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Semua ini menunjukkan bahwa sedikitnya beban dan luasnya ruang kelonggaran bukanlah suatu kebetulan, melainkan kehendak Allah agar syariah Islam senantiasa abadi dan kekal sehingga sesuai bagi setiap zaman, daerah dan keadaan apapun.

Dalam sisi inilah marketing syariah berada, Ia bergaul, bersilaturrahmi, melakukan transaksi bisnis ditengah-tengah realitas kemunafikan, kecurangan, kebohongan, penipuan sudah menjadi biasa dalam dunia bisnis. Akan tetapi, Ia berusaha tegar, istiqomah dan menjadi cahaya penerang di tengah-tengah kegelapan.

Ke empat, Humanistis (Al-Insaniyyah)

Keistimewaan pemasaran syariah yang lain adalah sifatnya yang humanistis universal. Pengertian humanistis (al-insaniyyah) adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang, dengan panduan syariah. Dengan memiliki nilai humanistis ia menjadi manusia yang terkontrol, dan seimbang (tawazun), bukan manusia yang serakah, yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Manusia yang bisa bahagia di atas penderitaan orang lain, manusia yang hatinya kering dengan kepedulian sosial.

Syariat Islam adalah syariah humanistis (insaniyyah). Syariat Islam diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa menghiraukan ras, warna kulit, tanah air, dan status. Hal inilah yang membuat syariah memiliki sifat universal sehingga menjadi syariat humanistis universal. Yang dimaksud dengan universal (al-„alamiyyah) seluruh penduduk planet ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.

Di antara dalil-dalil sifat humanistis dan universal syariat Islam adalah prinsip ukhuwwah Islamiyah (persaudaraan antarmanusia). Islam tidak memedulikan semua faktor yang membeda-bedakan manusia, baik asal daerah,warna kulit, maupun status sosial. Islam mengarahkan seruannya kepada seluruh manusia, bukan kepada sekelompok orang tertentu, atas dasar ikatan persaudaraan antarsesama manusia. Mereka semua adalah hamba Tuhan Yang Esa yang telah menciptakan dan menyempurnakan mereka. Mereka semua adalah anak dari seorang laki-laki dan seorang perempuan (Adam dan Hawa). Status mereka sebagai hamba Tuhan dan anak Adam telah mengikatkan tali persaudaraan di antara mereka.

Allah Swt berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 13 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat ini tidak mengingkari keragaman suku dan bangsa, tetapi menyuruh semua manusia mengingat asal tempat mereka tumbuh. Mereka juga tidak boleh melupakan tujuan di balik perbedaan tersebut, yaitu untuk saling mengenal dan menolong, bukan saling menaklukkan dan memerangi. Saling percaya satu sama lain, bukan saling curiga. Saling bantu membantu, bukan saling melempar bom.

Oleh karena itu, Rasulullah Saw menyeru seluruh umat manusia agar menjalin persaudaraan, agar tidak saling mengungguli, dan tidak saling mengganggu. Prinsip persaudaraan ini dijadikan prinsip utama risalahnya, sampai-sampai ada riwayat yang menjelaskan bahwa setiap akhir shalat, Rasulullah Saw berdoa dengan doa yang luas, mendalam dan merangkum seluruh dakwahnya ini.

D.    Prinsip-Prinsip Pemasaran Syariah

Tanpa memperhatikan intensitas persaingan, perusahaan harus bersaing secara etis. Etika adalah pengkajian soal moralitas atau terhadap nilai tindakan moral (M. Dahlan Al-Barry, 2002:161), disini moralitas menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri. Dalam suatu cabang ilmu pengetahuan,   etika   adalah   salah   satu   cabang   ilmu   pengetahuan   tentang manusia (Drs. Mudhlor Ahmad, 2002: 15). Secara  praktis  etika  dapat  berarti: nilai-nilai  dan  norma-norma moral sejauh dipraktikan atau justru tidak dipraktikan, walaupun seharusnya dipraktikkan.

Etika pemasaran merujuk pada prinsip atau nilai-nilai moral secara umum yang mengatur perilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Standar-standar hukum bisa jadi tidak selalu etis dan sebaliknya, standar-standar etika belum tentu sesuai dengan standar hukum.

Kondisi tersebut disebabkan karena hukum merupakan nilai-nilai dan standar-standar yang dapat dipaksakan oleh pengadilan. Etika terdiri dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral perseorangan dan bukannya perintah-perintah sosial. Berikut ini diuraikan sejumlah prinsip-prinsip pemasaran dalam perspektif Islami:

Pertama, Berlaku adil.

Pada dasarnya kompetitor akan memperbesar pasar, sebab tanpa kompetitor industri tidak akan berkembang, kemudian kompetitor sebenarnya perlu diikuti, mana yang bagus dan jelek, dima na kompetitor yang bagus akan ditiru.

Kedua, Tanggap terhadap perubahaan. 

Dunia tidak akan selamanya seperti ini, langkah bisnis akan terus berubah. Kompetisi yang semakin sengit tidak dapat dihindari lagi , globalisasi dan teknologi akan membuat pelanggan semakin pintar. Kalau kita tidak sensitif dan tidak cepat-cepat mengubah diri , maka kita akan habis. 

Ketiga, Berbuat yang terbaik dari sisi produk dan harga.

Pada prinsip ini kita tidak boleh menj ual barang jelek dengan harga yang tinggi. Dikarenakan marketing yang bena r adalah marketing yang fair, dimana harga dan produk sesuai. 

Keempat, Rela sama rela dan adanya hak khiyar pada pembeli (hak pembatalan terhadap transaksi).

Pada prinsip keempat ini, pihak pemasar yang mendapatkan pelanggan, haruslah memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan tersebut. Dan harus dipastikan bahwa pelanggan selalu merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, sehingga pelanggan menjadi lebih loyal. Ini yang namanya keep the costumer . Selain itu perlu dilengkapi dengan grow the costumer, dimana value yang diberikan kepada pelanggan harus ditingkatkan, sehingga pelanggan akan lebih berkembang. Bila pelanggan berkembang, maka value yang diberikan kepada marketer juga akan makin berkembang.

Ke lima, Berorientasi kualitas.

Tugas sebagai marketer adalah untuk selalu meningkatkan QCD: quality, cost dan delivery. Kasihan konsumen bila penjual memberikan barang yang rongsokan.
Di dalam Islam dilarang melakukan tadlis, yaitu penipuan. Dalam bisnis, penipuan itu banyak macamnya, baik ya ng menyangkut kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan barang serta harga.

Selain prinsip-prinsip di atas, merujuk pada penjelasan Abdullah Amrin pada buku Asuransi Syariah yang diterbitkan PT. Elex Media Komputindo tahun 2006, ada 8 prinsip-prinsip pemasaran dalam islam atau yang kerap disebut dengan prinsip-prinsip pemasaran syariah. Kedelapan prinsip tersebut yakni: 

Pertama Ikhtiar

Adalah salah satu bentuk usaha untuk mengadakan perubahaan yang dilakukan seseorang secara maksimal de ngan segenap kemampuan yang dimiliki denga harapan menghasilkan ridha Allah SWT. 

Kedua Manfaat

Manfaat artinya berguna bagi si pemakai produk atau jasa. Bermanfaat jika mempunyai nilai guna yang dirasakan pemaka.

Ketiga Amanah atau Tanggung jawab

Yaitu yang bertanggung jawab terhadap apa yang di promosikan dan menepati janji yang diberikan dalam sebuah promosi. Maka dari itu tidak diperkenankan membuat iklan yang berleb ih-lebihan dan terlal banyak memujiproduk.

KeempatNasihat

Produk atau jasa yang dikeluarkan harus mengandung unsur peringatan berupa nasihat, sehingga hati setiap konsmen yang memanfaatkannya tersentuh terhadap tujuan hakiki kemanfaat an produk atau jasa yang digunakan.

Kelima Keadilan

Berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bukan hanya imbauan dari Allah SWT. Sikap adil termasuk diantara nilai-nila yang tela h ditetapkan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi Islam. 

ke enam Transparan atau Keterbukaan 

Dalam perusahaan yang berprisip syariah, pengukuran yang jelas dan transparan merupakan suatu hal yang pen ting, karena prinsip syariah mengajarkan mengenai keadilan dan kejujuran perusahaan. Dalam pemasaran perusahaan harus transparan dengan stakeholdernya (pelanggan, karyawan dan pemegang saham) yaitu dengan keterbukaan informasi yang se jelas-jelasnya dan tidak boleh ditutup-tutupi.

Ketujuh Kejujuran

Dalam promosi, infomasi yang dipaparkan harus sesuai dengan sepesifikasi produk itu sendiri dan tidak boleh me nyelewengkan informasi tentang suatu produk.

Kedelapan Ikhlas atau Tulus

Ikhlas atau tulus merupakan salah satu nilai keislaman yang terdapat dalam kegiatan promosi. Dalam mempromosikan produknya seseorang atau perusahaan harus mempunyai niat yang baik, ikhlas dan tidak ada itikad buruk. 

Dalam (Kotler dan susanto, 2000: 124). Strategi pemasaran perusahaan harus bisa dijabarkan pada setiap program pemasaran. Hal ini di lakukan dengan cara menentukan berapa besar pengeluaran pemasaran, menggunakan bauran pemasaran atau tidak, dan penentuan alokasi pemasaran.

Prinsip di atas sejalan dengan upaya membangun sebuah strategi pemasaran yang efektif, dimana suatu perusahaan menggunakan variabel-variabel bauran pemasaran (marketing mix), yang meliputi:

1)      Produk (product) : barang atau jasa yang ditawarkan.

2)      Harga (price) : yang ditawarkan.

3)      Saluran distribusi (placement) yang digunakan (grosir, distributor, pengecer) agar produk tersebut tersedia bagi para pelanggan.

4)      Promosi (promotion) : iklan, personal selling, promosi penjualan dan publikasi.

Implementasi syariah dalam variabel-variabel bauran pemasaran dapat dilihat, misalnya pada produk, barang dan jasa yang ditawarkan adalah yang berkualitas atau sesuai dengan yang dijanjikan. Pada variabel harga, terhadap pelanggan akan disajikan harga yang kompetitif. Pada saluran distribusi, pebisnis muslim sekali-kali tidak akan pernah melakukan tindakan kezaliman terhadap pesaing lainnya. Pada promosi, pebisnis muslim juga akan menghindari iklan porno, bohong dan promosi yang menghalalkan segala cara.

E.     Kesimpulan

Pemasaran sebagai suatu sistem dari kegiatan bisnis yang saling berhubungan dan ditujukan untuk merencanakan, mendistribusikan dan mempromosikan barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen.

karakteristik pemasaran syariah (syariah marketing) yang dapat menjadi panduan bagi pemasaran antara lain: Teisis (Rabbaniyah) Adalah sifatnya yang relegius. Ketika harus menyusun taktik pemasaran, apa yang menjadi keunikan dari perusahannya dibanding perusahaan lain (deferensiasi), bagitu juga dengan marketing mix-nya, dalam mendesain produk, menetapkan harga, penempatan, dan dalam melakukan promosi senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai religius. Etis (Akhlaqiyah) Mengedepankan masalah akhlak (moral, etika) dalam segala aspek kegiatannya. Realistis (Al-Waqi’iyah) Konsep pemasaran yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluwesan syariah islamiyah yang melandasinya. Dalam sisi inilah pemasaran syariah berbeda, ia bergaul, bersilatuhrahmi, melakukan transaksi bisnis di tengah-tengah realitas kemunafikan, kecurangan, kebohongan, atau penipuan yang sudah biasa terjadi dalam dunia bisnis. Humanistik (Al-Insaniyah) Humanistik bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaan terjaga dan terpelihara. Dalam strategi marketing syariah yang pertama kali harus dilakukan dalam mengeksplorasi pasar yang sering berubah adalah melakukan segmentasi sebagai strategi. Berprinsip sesuai syariah meliputi Ikhtiar, Manfaat, Amanah atau Tanggung jawab, Nasihat, Keadilan, Transparan atau Keterbukaan, Kejujuran, Ikhlas atau Tulus

Daftar pustaka

Hermawan Kartajaya, Marketing Klasik Indonesia, Bandung: 2006

Kotler Philip, Manajemen Pemasaran , Jakarta: PT INDEKS, 2000

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama & Cendikiawan, Jakarta, BI & Tazkia Institute, 1999.

Ekawati Rahayu, Manajemen Pemasaran, Dipa Stain Kudus, 2008

Drs. Mudhlor Ahmad, Etika Dalam Islam, al-Ikhlas, Surabaya, 2002